Diberdayakan oleh Blogger.
RSS

PGGP HARUS TAMBAH KAYU BAKAR

Oleh: Wairi
Sunday, August 20 2017
(Dewan Gereja Pasifik)
“Papua Merdeka adalah Anugerah bagi Indonesia dan Berkat bagi Bangsa-Bangsa Di Dunia”
-Edison K. Waromi-
(Deklarator ULMWP)

17 Agustus 2017, satu surat elektronik datang dari Pacific Conference of Churches ( Konferensi Dewan Gereja Pasifik ) kepada salah satu media nasional West Papua, Tabloid Jubi. Gereja Pasifik menyampaikan keprihatinannya pada penduduk West Papua yang di anggap belum bebas karena belum bisa menentukan nasib nya sendiri. Pertemuan pemimpin gereja yang berlangsung 1-3 Agustus 2017 ini di akhiri dengan tujuh rekomendasi.

“Rekomendasi pertama menyangkut West Papua. Para pemimpin gereja sepakat mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaku pelanggaran HAM di West Papua”, kata Rev. Pihaatae, Sekjen Dewan Gereja Pasifik
Tuhan, lanjut Rev.Pihaatae, menciptakan manusia dan sebuah bangsa untuk bebas dan menentukan diri sendiri dan karena itu para pemimpin gereja selanjutnya mendukung seruan penentuan nasib sendiri West Papua.

“Tidak ada yang bebas sampai kita semua bebas,” kata Rev.Pihaatae mengikuti salah satu perkataan Martin Luther King, Jr. Konferensi Gereja Pasifik, menurut Rev.Pihaatae sangat mendukung inisiatif negara-negara Pasifik untuk membebaskan bangsa-bangsa Pasifik dari penjajahan di muka bumi ini.

Api telah di menyalakan oleh Dewan Gereja Pasifik. Agar masakan nya cepat matang, maka perlu tambahan kayu bakar. Nyala api akan meredup ketika kayu bakar terbakar hingga menjadi debu. Maksud perumpamaan ini adalah Dewan Gereja Pasifik telah menyalakan api rekomendasi “hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua”. Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) seharusnya mengambil langkah yang selaras dengan Dewan Gereja Pasifik untuk menambah kayu bakar agar nyala api membesar. Kayu bakar yang di maksudkan adalah PGGP segera mengambil sikap terbuka untuk mengkampanyekan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua di Tanah West Papua sebagai solusi demokratik. Bukan Otonomi Khusus, pembangunan, serta gula-gula (tawaran) Jakarta lainnya.

Surat elektronik dari Sekjen Dewan Gereja Pasifik tiba tanggal 17 Agustus 2017, hari dimana Persekutuan Gereja-Gereja Papua sedang melaksanakan ibadah pujian dan penyembahan pada perayaan hari kemerdekaan Indonesia yang berlangsung di Gedung Olahraga (GOR) Cenderawasih Jayapura. 16 hari sebelumnya tepatnya 1 Agustus 2017, penembakan rakyat Papua di lakukan oleh aparat keamanan Indonesia di Deiyai. 1 orang tewas serta belasan lainnya luka-luka. PGGP membisu seribu bahasa atas insiden ini. Umat Tuhan yang notabene adalah domba di biarkan oleh Sang Gembala yang adalah Para Pendeta, tewas di terkam oleh Singa. Gembala tidur, tuli, buta, entalah. Mungkin perayaan hari kemerdekaan Bangsa Indonesia lebih penting ketimbang nyawa Bangsa Papua yang adalah umatnya.

Radikalisme Persekutuan Gereja-Gereja Papua ( PGGP ) dalam membela umatnya di Papua tak kelihatan. Taringnya seolah patah. Yesus Kristus adalah sang pembebas. Tokoh revolusioner sejati yang mempertahankan asas-asasnya hingga mati di palang gantungan. Yesus Kristus seorang yang radikal. Itu terlihat ketika orang berjualan di Gereja yang adalah tempat beribadah di jadikan pasar. Tanpa takut dan gentar ia memarahi serta membalikan meja-meja jualan para pedagang. Menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, buta, lumpuh, yang di penjara, orang yang di tindas dari kampung ke kampung. Umat Tuhan di West Papua di tembak mati tanpa salah, Gerejalah yang seharusnya bersuara paling utama sebab Tuhan tidak menghendaki suatu pembunuhan. Salah satu langkah radikal yang bisa di ambil PGGP adalah menyurati Presiden Indonesia, Jokowi, dan menyatakan bahwa rakyat Papua merindukan Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai solusi persoalan politik di Tanah Papua. PGGP harus segera tarik diri dari Persekutuan Gereja Indonesia ( PGI ), jika PGI tak mampu mengintervensi Jokowi mengenai masalah Papua. Sebab masalah Papua bukanlah masalah kesejahteraan tetapi masalah harga diri sebagai sebuah bangsa. Apakah para pendeta takut akan kehilangan jabatan dan di bunuh aparat jika bersuara tentang hak penentuan nasib sendiri? Ataukah jika mendukung hak penentuan nasib sendiri PGGP tak menadapat uang dari Republik Indonesia? Hanya Tuhan yang tahu.

PGGP bagaiakan buah simalakama. Makan mati, tidak makan mati. PGGP berbicara Papua Merdeka akan di bunuh aparat ataukah di tangkap. Berbicara Indonesia merdeka akan di tanya Tuhan di akhirat nanti. Mengapa tidak menyelamatkan jiwa yang di binasakan oleh manusia? Wajah PGGP pada sisi sebelah NKRI, sedangkan sisi sebelah Papua Merdeka. Jika di tinjau, PGGP kadang berpedoman pada ayat Firman Tuhan yang mengatakan hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati ketika di perhadapkan status politik West Papua. Tetapi Tuhan tidak mendukung penindasan dan penjajahan sehingga memerintahkan Musa dan Harun untuk membawa Bangsa Israel keluar dari penindasan Mesir. Musa dan Harun hanya melakukan negosiasi dan diplomasi dengan jalan damai kepada Raja Firaun untuk segera membebaskan bangsa mereka. Tidak melakukan cara-cara bersekutu dengan Raja Firaun. PGGP harus melihat hal ini dengan cermat. Indonesia adalah penjajah dan penindas bagi Rakyat Papua, maka PGGP harus mengambil langkah yang di lalui oleh Musa dan Harun untuk turut membebaskan umat Tuhan dari penindasan.

Seandainya aku bisa berkomunikasi dengan Tuhan, akan ku tanyakan kepada Tuhan, Apakah Engkau mendukung suatu penjajahan dan penindasan? Masakan Gereja yang Kau bentuk bersekutu dengan penjajah untuk menghabisi umat-Mu di Tanah Papua?

Tuhan akan di lematis dengan dua pilihan doa yang di panjatkan oleh para pendeta yang duduk dalam Persekutuan Gereja-Gereja Papua ( PGGP ). Ada pendeta yang memanjatkan doa untuk pemerintah Indonesia, tetapi ada pula yang berdoa untuk Kemerdekaan Papua. Langkah bijaksana yang di ambil oleh PGGP untuk turut membantu penyelesaian persoalan Bangsa Papua hanyalah “Mendukung Hak Penentuan Nasib Sendiri” demi terciptanya kehidupan umat Tuhan yang aman, tenteram serta sejahtera. Tuhan pasti setuju dengan “Hak Penentuan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua”.

(Tulisan ini hanya mengkritisi Persekutuan Gereja-Gereja Papua secara universal , tidak untuk person )

Wa...Wa...Wa...!
Salam Tumbuna....Freedom....!


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read User's Comments0

JANGAN PAKSAKAN SA JADI MERAH-PUTIH


JANGAN PAKSAKAN SA JADI MERAH-PUTIH

Oleh: Gunawan

Saturday, August 12 2017


Suatu ketika berjalanlah seorang pemuda di pinggiran pantai. Pemuda ini sedang mencari tuturuga (penyu) disekitaran pantai tetapi tak kunjung mendapatkan tuturuga. Bertemulah sang pemuda dengan seorang nenek. Bertanyalah nenek ini kepada pemuda itu :”Nak...apa yang kau cari dari tadi di sekitaran pantai ini?” Jawab pemuda itu dengan penuh harapan si nenek akan membantunya mendapatkan tuturuga: “Aku sedang mencari tuturuga nenek. Sejak tadi aku telah menelusuri seputar pantai tetapi tidak menemukan tuturuga.” Maka dengan percaya diri nenek tersebut berkata kepada anak muda itu: “Tidak sadarkah kau, anak muda, saat ini kau sedang berdiri diatas tubuh tuturuga tersebut. Mengapa engkau tak menyadari hal itu sejak tadi?

Cerita pendek di atas menggambarkan si anak muda yang tidak percaya diri. Tidak percaya diri serta kurang nya kesadaran akan sesuatu yang ia cari. Anak muda ini telah berdiri di tubuh tuturuga tetapi malah ia mencari-cari sekitar pantai. Ketidakpercaan diri menyebabkan anak muda tak tahu apa yang ia injak.

Banyak orang asli Papua hari ini, belum memiliki kepercayaan diri atas apa yang ia injak. Tanah, kekayaan alam, hutan yang luas tak cukup membangkitkan kepercayaan diri akan milik kita. Ketika kepercayaan diri tak ada lagi, maka saat itulah orang kulit putih masuk dengan berbagai macam penawaran yang membuat kita terhegemoni sehingga tak sadar akan apa yang di miliki. Tergiur dengan berbagai macam penawaran white man. White man berhasil masuk dalam sendi-sendi kehidupan orang asli Papua, praktek kolonialisme pun terjadi diatas Tanah Papua Barat hingga saat ini. Penindasan, penembakan, penculikan, pembunuhan orang asli Papua. Seakan binatang buruan, nyawa orang asli Papua tak ada arti apa-apa di mata orang kulit putih terkhususnya aparat keamanan bangsa indonesia.

Pasca Belanda angkat kaki dari atas Tanah Papua setelah penyerahan administrasi dari UNTEA kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963, Bangsa Indonesia mulai masuk dalam kehidupan orang Papua Barat. Sebuah bangsa yang pada akhirnya orang asli Papua kenal lebih kejam dari Belanda. Terjadilah pemberontakan Arfai, Manokwari, 28 Juli 1965 yang di pimpin Permenas Awom. Pemberontakan ini di latarbelakangi oleh terciumnya kejamnya Indonesia melebihi Belanda. Telah tercium Bangsa Indonesia akan menguasai Papua Barat dan seluruh kekayaan alamnya. Banyak perjanjian yang di buat oleh Soekarno demi Papua, namun semuanya itu hanyalah omongan bualan. Bangsa Papua Barat tak pernah merasakan kebahagiaan hidup bersama Indonesia.

Papua di aneksasi menjadi bagian sah dari Republik Indonesia melalui PEPERA. Menurut saksi PEPERA, peserta PEPERA di karantina serta di intimidasi agar memilih bergabung dengan Indonesia. Proses Self Determination tidak di laksanakan sesuai praktek internasional dimana ‘one man one vote’. PEPERA dilaksanakan secara tertutup, rahasia, dan melalui perwakilan yang di tunjuk langsung oleh militer Indonesia. Untuk memenangkan PEPERA, maka pihak pemerintah Indonesia mulai memainkan peranan militer sehingga para wakil Bangsa Papua yang akan duduk dalam Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) dapat menolak Administrasi Negara Papua Barat di pegang oleh Bangsa Papua sendiri ataupun Belanda tetapi menerima Administrasi di kontrol oleh Bangsa Indonesia. Peserta DMP di tampung di suatu penampungan khusus di seluruh Komando Resort Militer (KOREM) di Papua untuk di beri nasihat, teror, intimidasi, rayuan, bahkan pembunuhan. Selain itu, KOSTRAD pun ikut mengambil bagian dalam persiapan PEPERA.

Pemerintah Indonesia hanya melakukan konsultasi dengan Dewan Kabupaten di Jayapura tentang tatacara penyelenggaraan PEPERA pada tanggal 24 Maret 1969. Kemudian di putuskan membentuk Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) dengan anggota yang berjumlah 1.026 anggota dari delapan kabupaten, yang terdiri dari 983 pria dan 43 wanita. Para anggota DMP di tunjuk langsung oleh Indonesia ( tidak melalui pemilihan umum di tiap-tiap kabupaten ) dan di bawah intimidasi serta ancaman pembunuhan oleh pimpinan OPSUS ( Badan Inteligen KOSTRAD ) Ali Murtopo.


Sedihnya lagi, para anggota DMP itu ditampung disuatu tempat khusus dan dijaga ketat oleh militer sehingga mereka (anggota DMP) tidak bisa berkomunikasi atau dipengaruhi oleh keluarga mereka. Setiap hari mereka hanya diberi makan nasihat supaya harus memilih bergabung dengan Indonesia agar nyawa mereka bisa selamat.

Akhirnya dengan rasa sedih yang dalam terpaksa para anggota DMP itu harus memilih bergabung dengan NKRI di depan utusan PBB, Fernando Ortisan. Walaupun ada terjadi sedikit gerakan protes oleh rakyat Papua di luar gedung PEPERA tetapi disapuh bersih oleh militer Indonesia dengan senjata dan meriam, diculik, dibunuh, disiksa, dan dihina-hina bahwa orang Papua bodoh. Para wartawan pada saat itu pun kemungkinan dilarang oleh militer Indonesia untuk meliput proses penentuan pendapat rakyat yang penuh kecurangan dan kebohongan. Sayangnya, mengapa tak ada pasukan PBB yang mengawasi tetapi justru diawasi oleh tentara Indonesia yang jumlahnya melebihi utusan PBB.

Sejak bergabung dengan Indonesia, di paksakan orang asli Papua harus benar-benar menjadi Indonesia. Indonesianisasi Papua terjadi dengan cara paksaan bukan lahir dari hati. Menjelang 17 Agustus 2017 di keluarkan surat edaran oleh Walikota Jayapura melalui camat, lurah,  RT/RW agar setiap toko, rumah, serta gang gapura setiap lingkungan memasang bendera merah-putih. Jika tidak, akan di kenakan sanksi.

Membaca surat edaran tersebut, siapapun pasti merasa konyol dengan tindakan yang di lakukan oleh Walikota Jayapura serta jajarannya. Entah pak walikota pernah meluangkan waktu sejenak demi membaca dan merenungkan tentang sejarah Papua yang dimanipulasi oleh Republik Indonesia? Atau malah Pak Walikota Jayapura buta sama sekali terhadap sejarah peradaban Bangsa Papua Barat?

Dalam sidang PPKI, 15 Agustus 1945, Soekarno beripidato dan menyatakan bahwa “Yang disebut Indonesia adalah pulau-pulau Sunda Besar (Jawa,Sumatra,Borneo,dan Celebes), pulau-pulau Sunda Kecil yaitu Bali, Lombok, NTB, dan NTT serta Maluku. Tetapi untuk keamanan Indonesia dari arah pasifik, maka kita perlu menguasai Papua.”.

Belanda bersikeras tidak melepaskan Papua menjadi bagian Indonesia. Oleh sebab itu jika klaim Soekarno, Papua bagian integral dari Hindia-Belanda gugur. Saat Belanda mendirikan tugu Fort Du Bus di Teluk Triton, Kaimana, wilayah Papua atau Netherlands New Guinea resmi menjadi sebuah provinsi yang beribukota di Hollandia (sekarang Jayapura) di bawah kontrol Kerajaan Belanda. Netherlands Indische (sekarang Indonesia) beribukota di Batavia (Jakarta). Otomatis tidak ada lagi klaim Indonesia atas Papua sebab Papua bukan lagi bagian integral dari Hindia-Belanda tetapi menjadi provinsi tersendiri.

Soekarno seperti kita ketahui adalah Marxist. Keinginan utamanya untuk merebut Irian Barat (sekarang Papua) adalah membebaskan Papua dari pengaruh imperialisme barat. Tercium Belanda adalah sekutunya Amerika Serikat. Hanya Soekarno salah jalan sehingga pencaplokan Papua bersifat pemaksaan bukan karena keinginan hati orang asli Papua bergabung dalam bingkai NKRI. Papua telah di persiapkan Pemerintah Belanda untuk berdiri sendiri menjadi sebuah negara merdeka pada tahun 1970. 1 Desember 1961, Pemerintah Belanda mendeklarasikan bendera, lambang, lagu, semboyan negara Papua.

Papua adalah luka membusuk yang siap menghancurkan tubuh Indonesia. Terima atau tidak terima, suka atau tidak suka, luka ini telah menyebarkan bau busuknya di panggung internasional.  Segala obat penawar (otsus, pembangunan) telah di suntikan demi kesembuhan luka ini, tetapi sungguh mirisnya luka ini tak kunjung sembuh bahkan mungkin menjadi luka pusaka.

Umbul-umbul, spanduk, baliho berbau merah putih menjelang perayaan 17 agustus adalah salah satu obat penawar yang namanya ‘NKRI harga mati’ demi kesembuhan luka pusaka itu. Sayang beribu sayang, luka pusaka itu hanya dapat di sembuhkan oleh obat penawar yang namanya ‘Self-Determination’. Indonesianiasi Papua dalam minggu-minggu menjelang tanggal 17 agustus, Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, bahkan anak sekolahan di sibukan dengan kegiatan-kegiatan berupa perlombaan gerak jalan, karnaval, hingga mengecat kantor dan sekolah. Anak asli Papua yang aktif dalam kegiatan tujuh belasan seakan lupa diri layaknya pak walikota Jayapura. Terhasut akan gula-gula Jakarta (otsus, pembangunan, jabatan).

Hampir sepanjang jalan Kota Jayapura, bendera merah-putih di pasang. Tahun-tahun sebelumnya hal ini jarang terjadi. Mungkinkah tahun 2017, pemerintah Indonesia sangat gemetar akan pencapaian United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dimana tercatat seratus lebih negara telah mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi Papua?

Dalam sebuah negara merdeka, menjelang hari kemerdekaan nya, terlihat adanya kesadaran rakyat untuk mengangkat atau menaikan bendera negaranya. Himbauan mungkin di lakukan oleh presiden dan gubernur wilayah-wilayah. Yang terjadi di Kota Jayapura, rakyat di paksa untuk mengibarkan bendera merah-putih. Jika tidak, ada yang di kenakan sanksi. Mungkinkah sanksi-sanski ini terjadi juga di daerah Indonesia lainnya? Ini bukti Papua di aneksasi dan di paksa bergabung dengan Republik Indonesia.

Rakyat Papua yang telah mengetahui kebenaran sejarah Papua, janganlah terhasut dan termakan oleh propaganda NKRI melalui kegiatan-kegiatan menjelang 17 agustus. Jika kita terlibat, maka ini akan menjadi kampanye hitam NKRI di dunia internasional bahwa kedaulatan mereka masih kuat di atas Tanah Papua.

“kami bukan merah putih, kami bukan merah putih”

“kami bintang kejora, bintang kejora”

“baru-baru ko bilang merah putih”

“kami bukan indonesia, kami bukan indonesia”

“kami bangsa papua, bangsa papua”

“baru-baru ko bilang indonesia”

Seharusnya pemerintah Indonesia  segera sadar akan kesalahan masa lalu Soekarno dan rekan seperjuangannya dulu yang merampas Papua. Belajarlah dari kawan-kawan Front Rakyat Indonesia-West Papua ( FRI-West Papua ) yang tak ingin melihat Bangsa Papua di jajah. Sehingga mendukung penuh pembebasan Papua dari belenggu penjajahan Indonesia.

Jangan pernah bermimpi untuk mengindonesiakan Papua. Sudah sejak dalam pikiranmu, kau penuh paksaan. Hati mu dan hati ku tak memiliki kecocokan sejak awal mula bertemu. Kita tak boleh memaksakan untuk melanjutkan kisah cinta ini. Indonesianisasi Papua itu kesalahan dan bukan jalan keluar.

Sa Melanesia, Sa hitam, Sa rambut keriting. Jangan Paksakan Sa untuk jadi Ko.

Salam Tumbuna...Freedom...!



  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read User's Comments0